Bogor — Di tengah hiruk pikuk demokrasi dan banjir informasi, ada fakta pahit yang kerap diabaikan: banyak wartawan di Indonesia bekerja dalam kondisi ekonomi yang nyaris tidak manusiawi. Profesi yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi ini justru berdiri di atas fondasi rapuh—upah rendah, status kerja tidak jelas, minim perlindungan, serta beban kerja yang terus meningkat.

Ironisnya, di saat wartawan dituntut kritis, independen, dan berani mengungkap kebenaran, realitas hidup mereka justru penuh tekanan. Tidak sedikit wartawan yang harus membiayai liputan dari kantong pribadi, bekerja tanpa kontrak layak, bahkan menggantungkan hidup pada “belas kasihan” narasumber. Kondisi ini bukan rahasia umum, tetapi seperti sengaja dibiarkan menjadi luka kronis dunia pers.

Tekanan ekonomi kini menjelma menjadi bentuk pembungkaman baru. Jika dahulu kebebasan pers direpresi secara terang-terangan, kini ia dilemahkan secara sistematis melalui kemiskinan struktural. Wartawan dipaksa bertahan di persimpangan antara idealisme dan kebutuhan perut. Dalam situasi seperti ini, integritas bukan lagi sekadar persoalan moral, melainkan soal bertahan hidup.

Persoalan semakin kompleks ketika perusahaan media, khususnya media lokal dan independen, sangat kesulitan menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah. Alih-alih mendapatkan ruang kerja sama yang adil dan transparan, tidak sedikit media justru merasa dipersulit. Bahkan, muncul dugaan kuat bahwa kemitraan media dengan pemerintah sarat keberpihakan, hanya menguntungkan media-media tertentu yang dinilai “sejalan” atau tidak kritis.

Praktik ini secara tidak langsung menciptakan diskriminasi ekonomi dalam ekosistem pers. Media yang kritis dan independen dipinggirkan dari akses kerja sama, sementara media yang kompromistis justru mendapat ruang dan anggaran. Akibatnya, banyak perusahaan media kesulitan bertahan, dan dampaknya kembali menghantam wartawan di lapangan yang sudah berada dalam kondisi rentan.

Pemimpin Redaksi mataexpose.co.id, Dede Hanapi, menyebut kondisi ini sebagai kegagalan ekosistem pers dalam melindungi wartawannya sendiri.