Sukabumi — Pemerintah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2026 dalam rangka penetapan usulan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 11 Februari 2026, bertempat di Aula Badan Geologi Kecamatan Cisolok.
Musrenbang tahun ini difokuskan pada penyiapan ekosistem pendukung untuk penguatan industri agroindustri dan sektor pariwisata, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 yang menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah berbasis pertanian dan wisata.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq, S.Ag., A.KP., Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PDI Perjuangan H. Junajah Jajah Nurdiansyah, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS Hj. Leni, para kepala desa se-Kecamatan Cisolok, unsur Forkopimcam, Danramil dan Kapolsek Cisolok, serta perwakilan tokoh masyarakat dan unsur kelembagaan desa.
Selain di Kecamatan Cisolok, H. Junajah Jajah Nurdiansyah juga menghadiri Musrenbang di Kecamatan Cikakak sebagai bagian dari komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Dalam pemaparannya, H. Junajah Jajah Nurdiansyah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum strategis untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa, khususnya terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang hingga kini masih menjadi persoalan utama.
“Hari ini kita adakan Musrenbang untuk menampung usulan dari para kepala desa yang ada di Kecamatan Cisolok. Saat ini desa belum bisa mendanai pembangunan jalan lingkungan, sementara tuntutan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masih banyak desa di Kecamatan Cisolok yang tergolong tertinggal. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, pembangunan infrastruktur, terutama jalan desa dan akses penghubung antarwilayah, belum sepenuhnya dapat terpenuhi.
“Dengan anggaran yang sekarang ini tentunya sangat minim, sementara tuntutan masyarakat kepada kepala desanya menginginkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan desa. Kami sebagai anggota legislatif berharap ke depan kebijakan anggarannya bisa berubah agar lebih berpihak kepada desa,” lanjutnya.
